BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

No Desa Nama Tempat/Tanggal Lahir Tanggal Pelantikan Purna Tugas Jabatan Jenis Kelamin Pendidikan
Tempat Lahir Tanggal Lahir Tgl Bln Thn Tgl Bln Thn L P SMP SMA DPL S.1 S.2
 1  PAYUNG SUTIKNO  NGAWI  11/18/1967  27  11  2012  27  11  2018 KETUA  L  v
 2  PAYUNG HUTOJO  PEMALANG  2/24/1945 27 11  2012 27  11 2018 WAKIL KETUA  L  V
 3  PAYUNG  SRIATI  PEMALANG  1/25/1984  27  11  2012  27   11  2018  SEKRETARIS  P  V
 4  PAYUNG SOFI MISBAH  PEMALANG  7/26/1975 27  11   2012 27  11 2018 ANGGOTA  L  V
 5  PAYUNG  RANOTO  PEMALANG  7/17/1977 27  11  2012 27   11  2018 ANGGOTA  L  V
 6  PAYUNG  PIONO  BLORA  11/29/1970 27 11   2012 27  11 2018 ANGGOTA  L  V
 7  PAYUNG  EKO BEJO PURNOMO  PEMALANG 6/18/1985 27  11   2012 27  11 2018 ANGGOTA  L  V
 JUMLAH  6  1

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan ini dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, dan merupakan lembaga baru di  desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD antara lain:

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat